Bail-Out

“If you owe €3.000 to the bank and don’t pay, they will kill you.”

“If you owe €10 billion, they will do everything for you.”

Yiannis Bournos, juru bicara Partai Syriza Yunani

TERUTAMA sejak gelombang krisis ekonomi di Eropa kembali pasang Agustus lalu, banyak ekonom dan media di Indonesia ramai menulis analisis dan laporan soal krisis utang Yunani.

Jujur, dalam catatan saya, sangat sedikit laporan yang benar-benar bermutu. Analisis yang lebih banyak ditulis adalah yang biasa-biasa saja alias 'tidak kena'. Sisanya laporan sampah.

Laporan jadi sampah karena penulisnya gagal memahami potret besar masalah. Boleh jadi dia sekadar menerjemahkan, salah melihat detail, atau sok tau pada tingkat yang lebih parah.

Kegagalan memahami persoalan mengakibatkan kekeliruan menetapkan sudut pandang, dan pada gilirannya, kesalahan pendekatan serta pisau analisis yang digunakan. Tentu saja itu fatal.

Bagaimana bisa misalnya, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Yunani dengan perspektif yang dipakai untuk menganalisis rusaknya sektor finansial di Amerika Serikat?

Saya tak berpretensi menulis laporan yang paripurna mengenai anatomi krisis utang Yunani. Saya hanya merasa, analisis soal Yunani tidak seharusnya abai dengan 5 detail ini:

Pertama, kreditur terbesar Yunani adalah Deutsche Bundesbank. Sekadar informasi, Bank Sentral Jerman ini juga memiliki piutang besar di Spanyol, Portugal, Italia, dan Irlandia.

Fakta ini sering absen dalam banyak laporan dan analisis. Sebagian malah menyebut European Central Bank atau Bank Sentral Eropa sebagai kreditur terbesar Yunani.

Absennya fakta tersebut mungkin diakibatkan oleh tidak pernah adanya konfirmasi dari pimpinan Bundesbank. Meski, secara samar-samar, laporan keuangannya memberi petunjuk lain.

Petunjuk itulah yang telah memicu perdebatan sengit mengenai posisi Bundesbank sebagai kreditur Yunani. Sebagian mengafirmasi, sebagian mengingkari. Cermati di sini.

Akan tetapi, makalah yang ditulis Stefan Homburg, direktur Institut Keuangan Publik Universitas Leibniz-Hanover, rasanya berhasil menyelesaikan perdebatan besar itu.

Kesimpulan tajam Homburg mengenai posisi Bundesbank berikut konsekuensinya dapat dibaca di sini, sementara laporan keuangan Bundesbank yang memicu perdebatan tersebut di sini.

Tentu saja posisi Bundesbank sebagai kreditur terbesar Yunani itu dengan sendirinya menjawab pertanyaan, kenapa di antara negara Eropa, Jerman-lah yang paling ngotot menalangi Yunani.

Bundesbank-lah yang paling merugi apabila Yunani tidak sanggup lagi mencicil utangnya. Jika akibat kredit macet itu lalu Bundesbank bangkrut, APBN Jerman-lah yang harus menalanginya.

Itu berarti, alih-alih berperan sebagai dewa penolong rakyat Yunani, bail-out yang diusung Jerman untuk Yunani sejatinya ditujukan untuk mengamankan dirinya sendiri.

Karena itu, tak cukup dengan bail-out, Jerman juga memaksakan resep lama IMF—yang sudah diakui keliru—untuk diterapkan Yunani: Privatisasi, kenaikan pajak, serta pemangkasan upah dan belanja.

Tentu saja resep itu kali pertama bukan dimaksudkan agar rakyat Yunani bisa keluar dari krisis. Melainkan agar Yunani, yang tingkat penganggurannya di atas 20%, sanggup mencicil utangnya.

Bandingkan resep itu dengan tambahan utang dan belanja baru yang ditempuh AS saat ekonominya dihantam krisis. "The more you spend, the more you get," kata ekonom peraih nobel, Joseph Stiglitz.

Kedua, mayoritas pemilih Jerman setuju dengan cara Merkel menangani Yunani. Sebangun dengan posisi menentukan Bundesbank, fakta ini juga banyak absen dalam berbagai laporan.

Yang justru lebih banyak dikutip adalah anjloknya popularitas koalisi di bawah Partai Kristen Demokrat pimpinan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pemilu regional terakhir.

Bias pengutipan muncul saat tergerusnya derajat keterpilihan koalisi tersebut dipararelkan dengan kengototan Merkel pada Yunani. Hati-hati, boleh jadi keduanya tak sepenuhnya saling berkaitan.

Benar bahwa di sisi lain gelombang sosialisme memang sedang pasang di Eropa, yang antara lain ditandai oleh kemenangan Francois Hollande dalam Pemilu Presiden Prancis.

Namun, banyak laporan menunjukkan penyebab anjloknya popularitas partai Merkel itu lebih karena kebijakan pemerintah soal tarif pajak dan energi, bukan cara dia menangani Yunani.

Agaknya itu pula yang menjelaskan, seperti terlihat di sini, kenapa popularitas Merkel baik di panggung regional maupun federal relatif stabil sejak bail-out Yunani bergulir 2 tahun silam.

Pemilih Jerman niscaya memahami, sikap menekan yang keras dan tanpa ampun Merkel terhadap Yunani, sampai-sampai muncul julukan Iron Fist untuknya, adalah pilihan terbaik bagi Jerman.

Meski disadari, pilihan itu akan semakin mencekik Yunani. Sebuah preferensi politik yang pragmatis ekspansionis—yang entah kenapa mengingatkan saya pada doktrin Lebensraum-nya Hitler.

“This is dangerous. Now everyone knows we have to save the euro, at almost any cost.”

Hans-Werner Sinn, ekonom Jerman, penemu piutang Bundesbank di bank-bank sentral zona euro—yang disembunyikan dalam akun bernama TARGET2—senilai lebih dari €498 miliar

DETAIL ketiga adalah nilai riil euro di Yunani yang jauh lebih rendah dari pada di Jerman. Pemahaman sederhananya, harga secangkir kopi di Athena jauh lebih mahal dari pada di Berlin.

Fakta tidak identiknya euro di setiap negara anggota zona euro ini tampaknya sederhana. Namun, implikasi dan bangun relasi akibat perbedaan nilai riil mata uang itu sungguh tidak main-main.

Bagi negara pemakai euro yang kekuatan ekonominya di atas rata-rata seluruh negara pemakai euro seperti Jerman atau Prancis, perbedaan nilai riil tersebut akan sangat menguntungkan.

Perekonomian negara secara keseluruhan akan semakin cepat melesat karena beroperasi dengan ongkos murah. Dan dengan mata uang yang lemah, produk ekspornya akan kian kompetitif.

Di pasar internasional, produk Jerman bisa bersaing dengan produk China tanpa harus mematok mata uang lebih rendah, dan mengambil risiko dimusuhi banyak negara seperti yang harus dialami Beijing.

Para pengambil kebijakan moneter di Berlin cukup duduk manis melihat perekonomian negara zona euro lain melemah, dan daya saing produk ekspornya otomatis terangkat di pasar global.

Sebaliknya, tanpa adanya risiko kurs, di pasar intra zona euro yang mengambil porsi sekitar dua per tiga dari total ekspor Jerman, dominasi produk Jerman pun menjadi tak terhindarkan.

Nilai rendah euro yang artifisial bagi Jerman dengan sendirinya merupakan nilai tinggi euro yang artifisial bagi negara yang ekonominya lebih lemah seperti Yunani, Italia, Spanyol, atau Portugal.

Itu berarti, warga Yunani, Italia, dan seterusnya, akan semakin mudah membeli produk Jerman seperti mobil, barang elektronik, sampai mesin, karena harganya yang terjangkau.

Inilah yang sebetulnya paling menjelaskan kenapa ekspor Jerman bisa tumbuh dua kali lipat sejak bergabung ke zona Euro pada 1999, dari hanya €469 miliar menjadi lebih dari €1 triliun per 2010.

Kalau bukan karena euro yang lemah, bagaimana Jerman dengan 80 juta penduduk yang gaji tinggi buruhnya dilindungi oleh sistem pengaman sosial terbaik bisa jadi eksportir terbesar kedua dunia?

Sejalan dengan dengan dukungan sumberdaya manusia, teknologi dan infrastruktur ekonominya, pertumbuhan ekonomi Jerman pun melaju dua kali lebih cepat dari capaian negara zona euro lain.

Konfirmasi lebih jelas dari fenomena zero-sum ini datang dari data ekspor Jerman per Agustus-September 2011, saat gelombang krisis kembali pasang dan menghela resesi di kawasan Eropa.

Pada Agustus itu, ekspor Jerman masih naik 0,2% dari bulan sebelumnya. Begitu pula September, ekspor Jerman masih naik 1% dari bulan sebelumnya ke rekor tertinggi baru, €91,3 miliar.

Dengan posisi impor September yang melandai 0,8%, surplus neraca berjalan Jerman otomatis terangkat. Dalam situasi normal, surplus itu pasti langsung memperkuat nilai tukar.

Tapi itu tidak terjadi, karena di wilayah selatan Eropa seperti di Yunani, Italia, Spanyol, dan Portugal, nilai euro melemah. Dan hasilnya, ekspor Jerman pun semakin kompetitif.

***

DETAIL keempat, krisis utang di Yunani telah berubah menjadi krisis kedaulatan. Ini adalah konsekuensi logis dari praktik penghisapan akibat kelemahan mendasar penggunaan euro.

Ada bangun relasi yang tidak sehat dan saling memanfaatkan, yang ditandai dengan fenomena zero-sum antara negara kuat dan lemah sesama pemakai euro.

Mudah saja memahami fenomena zero-sum economy ini. Dengan makin banyaknya perdagangan di zona euro, surplus neraca berjalan di satu negara juga berarti defisit di negara yang lain.

Itulah sebabnya, berkebalikan dengan keuntungan besar yang dinikmati Jerman, perbedaan nilai riil euro adalah petaka bagi negara yang ekonominya di bawah rata-rata seperti Yunani.

Dengan nilai riil mata uang yang rendah, rakyat Yunani harus menjalankan ekonominya dengan ongkos lebih mahal, dengan daya saing ekspor dan ketahanan ekonomi yang terus tergerus.

Sebaliknya bagi Jerman, euro yang lemah adalah jembatan kemakmuran. Karena itu, Jerman tak hanya butuh euro, tapi juga berkepentingan agar anggota euro yang lemah tetap lemah dan memakai euro.

Benar bahwa Yunani juga beroleh keuntungan dengan bergabung ke zona euro. Dia mendapatkan akses mudah pembiayaan dengan ongkos relatif lebih murah dari sebelum memakai euro.

Benar pula bahwa tumpukan utang yang menggunung sekarang bukan bersumber dari utang baru saja, melainkan juga akumulasi utang sejak sebelum Yunani bergabung ke euro.

Dan benar juga bahwa birokrasi Yunani yang sibuk memperbesar gajinya gagal memanfaatkan akses mudah pembiayaan murah tersebut untuk memperkuat ketahanan ekonominya.

Namun, tentu saja birokrasi Yunani tak ‘menari tango’ sendirian. Banyak perusahaan Jerman yang beroleh kontrak proyek besar Yunani yang didanai utang itu, dan dengan cara menyuap.

Akumulasi praktik penghisapan itulah yang menjelaskan perubahan konfigurasi politik di Yunani, seiring tereskalasinya sentimen anti-Jerman, dan menemukan momentumnya pada Pemilu 6 Mei 2012.

Dalam pemilu itu, perolehan suara koalisi partai pro-penghematan susut dari 77,40% setara 251 dari total 300 kursi di Pemilu 2009 menjadi hanya 32,03% atau 149 kursi.

Pemilu yang tak menelurkan kekuatan mayoritas itu pula yang menunda Troika mencairkan dana bail-out keduanya, sekaligus mendorong pertemuan G-8 yang khusus membahas soal Yunani.

Namun, sejalan dengan perubahan tersebut, menguat pula wacana keluar dari zona euro, dan kembali ke mata uang lamanya, drachma—sehingga Yunani bisa berdaulat mencetak uangnya sendiri.

Genderang perubahan itulah yang kini diorkestrasikan Partai Syriza, pemimpin koalisi partai anti-penghematan, yang berdasarkan polling terakhir diprediksi memenangkan pemilu ulang 17 Juni.

Tentu saja dari perspektif ini, yang menarik bukanlah kemenangan Partai Syriza, melainkan prospek bertemunya kekuatan anti dan dan pro-penghematan dalam satu sentimen kedaulatan anti-Jerman.

***

DETAIL kelima, rentang waktu pencairan dana bail-out tahap I dan II yang terlalu lama. Tak banyak dikutip, bahwa penentu utama keputusan bail-out Yunani adalah parlemen Jerman.

Persetujuan bail-out pertama maupun kedua yang diperoleh melalui voting parlemen Jerman-lah yang mendorong Merkel terus maju memimpin ‘penyelamatan’ Yunani.

Benar bahwa Troika yakni Bank Sentral Eropa, IMF dan Komisi Eropa, termasuk para menteri keuangan Eropa dan parlemen Yunani, juga punya suara untuk ikut menentukan bail-out.

Tapi determinasi parlemen Jerman jelas tak bisa dipungkiri. Di luar nasib perbankan domestiknya yang menjadi pertaruhan terbesar, Jerman adalah pemilik saham mayoritas Bank Sentral Eropa.

Yang menarik, dalam perdebatan di parlemen Jerman sebelum keputusan bail-out pertama €130 miliar keluar 2 Mei 2010, sudah diyakini bahwa bail-out itu akan berlanjut lagi.

Hal yang sama terulang saat voting untuk persetujuan bail-out tahap kedua sebesar €110 miliar pada Februari lalu, sebelum bail-out tersebut resmi dirilis 14 Maret 2012.

Namun, justru dengan determinasi dan keyakinan yang kemudian terbukti itulah muncul dugaan bahwa pemilihan rentang waktu dan periodesasi bail-out Yunani adalah kesengajaan belaka.

Jauh sebelumnya, Jerman sudah menghitung dan menyadari besarnya risiko kegagalan bail-out tersebut, bahkan mungkin sampai pada kemungkinan terburuk keluarnya Yunani dari zona euro.

Dan untuk menghadapi kemungkinan terburuk itulah Jerman perlu waktu guna merealisasikan skenario yang lain, baik melalui konsolidasi keuangan maupun mitigasi kerugian perbankannya.

Tentu ada yang berpendapat simpulan itu terlalu spekulatif. Tapi paling tidak, pemahaman itu jauh lebih rasional, dari pada naif dan menyimpulkan Jerman terlalu bodoh untuk taruhan yang begitu besar.

Sebab jarak 2 tahun antara dua bail-out Yunani itu memang memberi peluang Jerman dan Eropa untuk menyiapkan pengaman—jika Yunani akhirnya keluar dari zona euro.